Dalam pengertiannya penyelenggaran otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada wilayah daerah itu sendiri. Pada praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah adalah suatu wilayah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Dasar hukum otonomi daerah – Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di tingkat daerah. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian Otonomi Daerah. Otonomi daerah lebih mengacu pada saklar kewenangan yang diberikan kepada daerah, sedangkan desentralisasi mencakup transfer kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. Pelaksanaannya pun perlu perbaikan di sana-sini. UU No. Adapun berdasarkan UU No. Asas Otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Prinsip- Prinsip Otonomi Daerah Prinsipprinsip pelaksanaan - otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah: 1. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai otonomi daerah, baik dari nilai, dimensi maupun prinsipnya yang menjadi materi PPKn kelas 10 SMA. Definisi otonomi daerah menurut pendapat para ahli lengkap dengan dasar hukum, tujuan dan prinsipnya. Terdapat dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999, yakni: Faktor internal, didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisasi di masa lalu. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan otonomi daerah. Si. Lahirnya UU No. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia pada masa kini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Pembinaan terhadap kawasan khusus dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lainnya seperti Badan otorita, Kawasan pertambangan, kawasan. Ekonomi daerah yang kuat akan berkontribusi pula pada kekuatan fiskal daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka makna dari otonomi Daerah adalah peraturan atau. ” prinsip otonomi yang dianut adalah: Nyata, otonomi. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu: · Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom Di Indonesia, daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Lihat Foto. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa . Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy, auto memiliki makna sendiri sedangkan nomy sama halnya dengan nomos diartikan sebagai urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga sehingga otonomi memiliki makna urusan pemerintahan sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan. Nasional. Asas-asas Otonomi Daerah Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri dari. Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bhs Yunani, autos. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos (bahasa Yunani) yang artinya ‘sendiri’ dan namos yang artinya peraturan atau undang-undang. Sugeng Istanto, Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia. Maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai Nilai yang ada dalam Pancasila. Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Pengertian Dari Daerah Otonom. Faktor ketiga berada dalam matra internasional. Penentuan Nominal Upah Minimum Regional Mengatasi krisis 1997. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Tatanan global ikut menentukan kualitas tata. Salah satunya yaitu dalam menghasilkan pemimpin nasional yang berasal dari daerah. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan dipegang oleh. Otonomi Daerah Pasca Kemerdekaan. Secara Umum. Berikut ini terdapat 3 prinsip otonomi daerah, yakni sebagai berikut: Prinsip Otonomi Nyata; Ialah kawasan yang diberikan kedaulatan untuk membenahi kegiatan pemerintahan menurut tugas, kedaulatan dan kewajiban yang sebenarnya sudah ada dan kemampuan untuk berkembang, hidup dan meningkat. Adapun pengertian otonomi daerah penting untuk. 1. Liputan6. Pengertian otonomi daerah. Kota swatantra atau kota otonom adalah salah satu jenis pembagian administratif. otonomi daerah pada era reformasi ini telah mengalami perubahan substansif dengan dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor. 1. Lewat acara tersebut, pihaknya berharap, dapat memberikan pemahaman yang lebih. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan. Akmal Malik, M. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: daerah otonomi baru; pemerintahan daerah; PENDAHULUAN A. JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. A A A. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut ini pembahasannya: 1. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. 1. b. Karena itu, dalam makalah ini akan dicoba dibahas mengenai faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap peleksanaan otonomi daerah dilihat dari konteks studi kebijakan. Setelah kemerdekaan, jalan menuju desentralisasi menghadapi jalan terjal. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Saran-saran. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang. Salah satu tujuan otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Misalnya di era Kolonial, kekuasaan terpusat pada Gubernur Jenderal. Sedangkan menurut Suparmoko. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos (bahasa Yunani) yang artinya ‘sendiri’ dan namos yang artinya peraturan atau undang-undang. Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa. Untuk lebih jelas mengenai Tujuan dan Manfaat Otonomi daerah ini kami akan mengulas materi. Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah. Nilai otonomi daerah. Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kontrol dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangga pemerintahannya. Pelaksanaan Otonomi Daerah. 6. com - Otonomi daerah kembali jadi isu yang mengemuka seiring dengan berbagai persoalan dan perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Baik dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah – Dengan adanya Otonomi daerah menjadikan lembaga daerah bisa melakukan pelayanan publik tanpa perlu menunggu perintah dari pemerintah pusat hal ini tentunya dapat memudahkan masyarakat. AMRAN AMIR) KOMPAS. Undang-Undang No. Daerah maju, maka Indonesia juga maju. Berikut manfaat daerah otonom. Website Kementerian Dalam NegeriPerkakas. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing- Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan untuk mengurus daerahnya sendiri. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah, dalam upaya memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Dikutip dari Buku Sekolah Elektronik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi seperti: fungsi layanan ( servicing function ), fungsi. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. 32 Tahun 2004, menyebutkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Berlakunya otonomi daerah dibahas dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satunya pasal 18 ayat 2. Faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya otonomi daerah di Indonesia adalah: Komitmen Politik: Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi. 33 tahun 2004. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa. Yogyakarta. Faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya otonomi daerah di Indonesia adalah: Komitmen Politik: Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. KATA PENGANTAR Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmatnya penyusun dapat berhasil menyelesaikan makalah yang berjudul “Otonomi Daerah”. Faktor ini mencakup unsur pemerintah daerah yang terdiri. Otonomi daerah adalah sebuah istilah yang berarti bahwa setiap daerah memiliki. Di sini Anda dapat mengakses berbagai data, regulasi, program, dan berita terkini seputar otda. Oleh : Ilham Kurniawan (Ilmu Pemerintahan 2016) Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah. Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban bagi daerah dari pada hak. 70. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Kewenangan Daerah Otonom. Mungkin pelaksanaan otonomi daerah ini agak membingungkan pembaca. Otonomi daerah tidak hanya pelaksanaan. UU 22 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2004 meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kepemerintahan yang lebih cepat. UndangUndang Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia sejak 1999 hingga sekarang berprinsip Buku ini tidak diperjualbelikan. Belanja Pegawai Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rp. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. b. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku, perlu adanya asas yang diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut ini: 1. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Perangkat Daerah sebagai Pelaku Otonomi Daerah. com - Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut otonomi daerah. 3 M. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. •Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara. Peraturan Tentang Otonomi Daerah . Penulis. id . 3 daya lokal, sebab kedepannya tidak bisa lagi terlalu mengandalkan kontribusi dari pusat. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. d. Beberapa faktor-faktor yang menetukan prospek otonomi daerah, diantaranya, yaitu : • Faktor Pertama adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam peenyelenggaraan otonomi daerah. Masih Terpaku pada Sentralisai: Daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pusat, sehingga mematikan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. Memiliki kekuasaan, kebebasan, dan kewenangan mengatur pemerintah daerah sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan. Kekurangan ini juga yang memicu semua divisi atau bagian untuk melakukan introspeksi agar mendapatkan kelebihannya. No. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. 3 M. 1. Pelaksanaan otonomi daerah di. Menguatnya tata kelola otonomi daerah pada gilirannya juga akan menjadikan ekonomi lokal dan nasional menguat. H. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan bubarnya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kembalinya sistem Indonesia menjadi Negara Kesatuan maka otonomi daerah kembali diberlakukan. Bupati Luwu Basmin Mattayang menjelaskan kondisinya di hadapan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/03/2020) (MUH. Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Makalah Otonomi Daerah – Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sistem dan perundang-undangan untuk kepentingan daerah tersebut. Ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Namun demikian,. KOMPAS. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bagaimana konsep Otonomi Daerah? Secara garis besar bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia ini dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. Landasan hukum otonomi daerah – Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengertian daerah otonom dan otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non pemerintah yang berada di daerah. mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri”. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kekurangan yang harus disadari sehingga bisa diminimalisir kejadiannya. Otonomi Daerah Adalah : Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, Implementasi, Hukum : Kata Otonomi diambil dari kata Autos (Yunani) yang berarti 'memiliki' dan. 30 April 2023 - 04:05 WIB.